Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sinergi dalam percepatan pengentasan kemiskinan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Pusat dan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Selasa (29/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pengarah Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Kesra dan Taskin) Setda Provinsi Jawa Tengah turut hadir dan mengikuti pembahasan terkait penguatan strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya penguatan basis data sebagai fondasi dalam menentukan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan. Pemutakhiran serta verifikasi data perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga tingkat desa, RT, dan RW agar intervensi pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Selain penguatan data, pemerintah daerah didorong untuk memastikan intervensi penanggulangan kemiskinan dilakukan secara lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah.

“Kolaborasi lintas perangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam memastikan pendampingan kepada desa berjalan secara terpadu dan mampu menjawab persoalan kemiskinan secara lebih komprehensif,” demikian pokok arahan yang disampaikan dalam rakor tersebut.

Penguatan program produktif juga menjadi perhatian dalam upaya menekan angka kemiskinan. Program tidak hanya diarahkan untuk memberikan bantuan, tetapi juga mendorong masyarakat usia produktif agar memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas dan pendapatan secara berkelanjutan.

Dalam rakor tersebut disampaikan, berdasarkan data Maret 2026, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta jiwa. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem menunjukkan penurunan dari sekitar 0,62 persen pada 2024 menjadi 0,30 persen pada 2025.

Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus pijakan untuk memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota terus didorong untuk meningkatkan efektivitas program melalui pendekatan berbasis data, kewilayahan, dan kolaborasi lintas sektor.

Rakor TKPK juga menegaskan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan membutuhkan keterpaduan mulai dari kualitas data, ketepatan intervensi hingga penguatan pemberdayaan masyarakat.